Fajarpos.com, Jakarta – Ridwan Hisjam sebagai anggota Dewan Pakar Golkar, mengusulkan kemungkinan untuk menggantikan Airlangga Hartarto dari posisinya sebagai Ketua Umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Selain itu, Ridwan juga menyarankan agar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2019, yang menetapkan Airlangga sebagai calon presiden (capres) dalam kontestasi politik tahun 2024, segera dievaluasi.
“Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres,” kata Ridwan saat dikonfirmasi, Senin (10/7).
Ridwan mengemukakan alasan bahwa sejak Airlangga diumumkan sebagai calon presiden Golkar sejak tahun 2019, belum ada tanda-tanda keberhasilan yang mencolok bagi Golkar. Bahkan, menurutnya, beberapa survei telah mencatat penurunan popularitas Golkar dan posisinya telah disalip oleh partai lain.
Contohnya adalah hasil survei Litbang Kompas terbaru yang dilakukan pada periode 29 April hingga 10 Mei 2023. Dalam survei tersebut, Golkar berada di urutan keempat dengan tingkat elektabilitas sebesar 7,3 persen, sedangkan partai Demokrat berhasil mengumpulkan 8 persen suara dan mendahuluinya.
Ridwan pun menilai selama ini para pengurus partai terkesan diam dan tidak memberikan sinyal terkait sikap dan pilihan Golkar pada 2024 mendatang.
“Dengan diamnya seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai ke daerah itu membuat partai ini menjadi loyo,” kata dia.
Lebih lanjut, Ridwan juga mengkritik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak menunjukkan progres yang signifikan.
PPP malah sudah terang-terangan mendeklarasikan bacapres PDIP Ganjar Pranowo, sementara PAN juga diisukan akan berlabuh ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024.
“Sampai sekarang masih belum jelas arahnya KIB itu. Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah. Karena fungsinya dewan pakar ini kan para pemikir lah,” ujar Ridwan.
Terpisah, Airlangga merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa Munaslub bukan mekanisme di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala.
“Enggak ada, (rapat dewan pakar) agendanya bukan itu. Enggak ada itu (munaslub untuk pergantian ketum),” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7).
Airlangga selanjutnya juga menanggapi soal isu munaslub untuk mencopotnya dari status calon presiden Golkar. Ia berkata penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi.
“KIB tunggu dulu, sabar, sabar menanti,” ucap Airlangga.
